Pengertian HKP PAMSIMAS

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui CPMU Pamsimas memberikan dukungan kepada kabupaten/kota yang memiliki rencana tindak penanganan Program Optimalisasi SPAM melalui Paket Hibah Khusus Pamsimas (HKP). Bentuk dukungan ini adalah kegiatan optimalisasi prasarana air minum dan sanitasi yang tidak berfungsi dan/atau sebagian berfungsi melalui pola kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pola kemitraan ini diwujudkan dengan adanya sharing program pemerintah pusat, dengan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam Paket HKP. Bagi kabupaten/kota pelaksana Pamsimas yang memiliki kinerja pelaksanaan yang baik, memiliki rencana pengembangan, pengarusutamaan dan perluasan pendekatan Pamsimas/pemberdayaan masyarakat (CDD), dan kepada desa Pamsimas yang memiliki kinerja keberlanjutan program yang baik, CPMU Pamsimas juga memberikan dukungan insentif melalui Paket Hibah Insentif Kabupaten (HIK). Kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai pelaksana HIK tidak diperkenankan untuk mengikuti Program HKP. Dengan demikian maka masing-masing kabupaten/kota pelaksana Pamsimas akan mendapat dukungan program keberlanjutan melalui salah satu kegiatan yaitu HIK atau HKP.

KONSEP PELAKSANAAN PAKET HKP

Pelaksanaan Paket Hibah Khusus Pamsimas (HKP) dimaksudkan untuk memberikan dana stimulan kepada kabupaten/kota pelaksana Pamsimas yang tidak memperoleh Hibah Insentif Kabupaten (HIK) dan memiliki rencana optimalisasi desa Pamsimas yang sudah tidak berfungsi guna meningkatkan kinerja keberlanjutan prasarana dan sarana SPAMS desa Pamsimas. Pada kabupaten/kota yang terpilih sebagai penerima Paket HKP, dana HKP menjadi tambahan atas pendanaan APBD dan kontribusi masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja keberlanjutan layanan air minum melalui optimalisasi sarana dan prasarana air minum dan sanitasi. Dana Paket HKP dimanfaatkan untuk kegiatan optimalisasi sarana dan prasarana SPAM di desa/kelurahan lokasi Pamsimas yaitu kegiatan pemulihan dan pengembangan SPAMS tidak berfungsi/berfungsi sebagian untuk menambah jumlah penerima manfaat; dan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan BPSPAMS untuk mendukung kegiatan pemulihan dan pengembangan SPAMS. Panitia Kemitraan/Pokja AMPL tingkat kabupaten/kota berperan dalam mengelola pemanfaatan dana Paket HKP di tingkat kabupaten/kota. Pemilihan desa/kelurahan penerima Paket HKP diputuskan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan sejumlah kriteria. Proses pemilihan desa/kelurahan ini difasilitasi Panitia Kemitraan. Pelaksanaan Paket HKP di tingkat desa/kelurahan pada prinsipnya tetap mengacu pada tata cara pelaksanaan kegiatan Pamsimas di tingkat masyarakat dengan beberapa penyesuaian tertentu.

TUJUAN PENYEDIAAN PAKET HKP

Tujuan penyediaan HKP adalah mendukung pemerintah kabupaten/kota pelaksana Pamsimas untuk:

1. Memperkuat kemitraan antara pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi;
2. Penguatan kesinambungan SPAMS di tingkat desa melalui pengaturan dan pembinaan pasca proyek;
3. Perluasan cakupan pelayanan dan penguatan kesinambungan SPAMS di tingkat desa;
4. Mendukung penguatan pemeliharaan pasca konstruksi;

Di bawah ini Contoh Persyaratan Pembuatan Rekening HKP PAMSIMAS untuk KKM di Desa diantaranya :

• Surat Pembukaan Rekening KKM;
• SK Kepala Desa tentang Pembentukan KKM
• Berita Acara Pembentukan KKM
• Berita Acara Pembentukan Satlak KKM

Lebih lengkapnya silakan klik link di bawah ini untuk mendapatkan filenya !