Isu Strategis Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018

Selamat malam Abdi Desa yang budiman, pada postingan kali ini Admin akan mengulas Isu Strategis Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa yang dirangkum oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa)* 

Definisi Keuangan Desa 

Permendagri No. 113/2014 

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Baca juga : [UPDATE] PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Permendagri No. 20/2018

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Perubahan Pada Definisi Keungan Desa tidak ada yang berubah.

Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 113/2014 

• Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
• Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Permendagri No. 20/2018

• Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
• APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Perubahan Pada Azas Pengelolaan Keuangan Desa terdapat perbedaan memakai kata APBDesa.

Pengelola Keuangan Desa

Permendagri No. 113/2014 

Permendagri No. 20/2018

Perubahan pada Pengelola Keuangan Desa Kaur Keuangan menjadi Bendahara dan Kaur (Pelaksana Kegiatan Anggaran), Kasie (Pelaksana Kegiatan Anggaran)

Kepala Desa

Permendagri No. 113/2014 

• Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
• Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
• PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari: 

1. Sekretaris Desa;
2. Kepala Seksi; dan 
3. Bendahara. 

Permendagri No. 20/2018

• Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 
• Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. 
• Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. 
• PPKD terdiri atas: 

1. Sekretaris Desa; 
2. Kaur dan Kasi; dan 
3. Kaur keuangan.

Perubahan pada PKPD kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. PPKD terdiri atas: Sekretaris Desa; Kaur dan Kasi; dan Kaur keuangan.

Sekretaris Desa

Permendagri No. 113/2014 

• Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
• Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas: 

1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 
2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; 
3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; 
4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Permendagri No. 20/2018

• Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD. 
• Sekretaris Desa mempunyai tugas: 

1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; 
2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; 
3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 
4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; 
5. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan 
6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

• Sekretaris Desa juga mempunyai tugas: 

1. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; 
2. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
3. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. 

Perubahan pada PKPD Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Sekretaris Desa juga mempunyai tugas: melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. 

Kaur Keuangan dan Bendaharawan

Permendagri No. 113/2014 

• Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. 
• Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 

Permendagri No. 20/2018

• Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.
• Kaur keuangan mempunyai tugas: 

1. menyusun RAK Desa; dan
2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 

• Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

Perubahan pada PKPD Kaur Keuangan dan Bendahara, Kaur Keuangan Beralih fungsi menjadi Bendahara.

Lebih lengkap silakan lihat di bawah ini !

Silakan klik link gambar untuk mendapatkannya !

 [UPDATE] PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA